1.1 Latar Belakang Masalah
Jika investor ingin melakukan investasi yang di nilainya tepat, maka ia harus menilai dari berbagai alternatif yang akan mendatangkan keuntungan di waktu yang akan datang. Baik pada deviden maupun penerimaan harga saham itu sendiri. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan analisis fundamental. Analisis tersebut ialah melakukan peramalan pada portofolio saham yang dipilihnya berdasarkan gambaran perusahaan melalui data sekunder perusahaan yang dipilih yaitu berupa neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas dan laporan pendukung lainnya yang wajib diketahui oleh calon investor.
Rasio profitabilitas adalah ukuran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Dalam rasio profitabilitas ini dapat dikatakan sampai sejauh mana keefektifan dari keseluruhan manajemen dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan hasil dari sejumlah besar kebijakan dan keputusan manajemen dalam menggunakan sumber-sumber dana perusahaan.
Rasio perusahaan adalah salah satu cara untuk menilai secara tepat sejauh mana tingkat pengembalian yang akan dapat dari aktivitas investasinya. Jika kondisi perusahaan dikategorikan menguntungkan atau menjanjikan keuntungan dimasa yang akan datang maka akan banyak investor yang menanamkan dananya untuk membeli saham perusahaan tersebut. Oleh karena itu harga saham akan menjadi lebih tinggi.
Menyadari pentingnya Profitabilitas sebagai alat ukur kinerja perusahaan penerbit sekuritas (dalam hal ini saham) bagi para investor/ calon investor dalam menentukan prospek dan resiko dari sekuritas yang didanai oleh investor/ calon investor maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dalam penulisan ilmiah yang berjudul “Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Industri Minuman Di BEI”
2.1 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah
Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam latar belakang, penulis merumuskan masalah ini supaya tidak terlalu luas dengan mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :
1. Apakah ada pengaruh Rasio Profitabilitas sebagai salah satu indikator performa perusahaan terhadap harga saham?
Agar penulisan ini lebih terarah maka penulis melakukan pembatasan masalah pada:
1. Pengaruh rasio profitabilitas terhadap harga saham pada 3 (tiga) perusahaan industri minuman di BEI.
2. Laporan keuangan publikasi tahunan perusahaan industri minuman mulai periode 2007-2008 dan data penutupan harga saham bulanan periode 2008.
3.1 Maksud Dan Tujuan Penelitian
Tujuan penulis melakukan penulisan ilmiah ini adalah:
1. Untuk mengetahui adakah pengaruh Pengembalian Ekuitas (PE) terhadap harga saham pada perusahaan industri minuman,
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh Pengembalian Aset (PA) terhadap harga saham pada perusahaan industri minuman,
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh rasio Marjin Keuntungan Bersih (MKB) terhadap harga saham pada perusahaan industri minuman,
4. Untuk mengetahui adakah pengaruh rasio profitabilitas (PA, PE dan MKB) terhadap harga saham.
4.1 Kegunaan Penelitian
4.1.1 Manfaat Akademis
Manfaat penelitian analisis pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Laba Saham perusahaan industri minuman ini secara umum bagi penulis dan masyarakat yaitu agar penulis dan para pembaca dapat lebih memahami cara perhitungan tingkat Profitabilitas dan mengetahui seberapa berpengaruhnya Rasio Profitabilitas terhadap harga saham. Karya penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi suatu bahan pustaka dan referensi bagi para mahasiswa/i di Universitas Gunadarma.
1.4.2 Manfaat Praktis
Penulisan ilmiah ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sebagai alat bantu bagi para investor pemula/calon investor dalam menilai prospek dan resiko dari suatu sekuritas terutama saham. Dana juga bagian perusahaan yang diteliti agar mengetahui sejauh mana kinerja perusahaan tersebut sehingga dapat menentukan langkah dalam memilih portofolio yang akan di ambil.
1.5 Kerangka Teori
Marzuki Usman dkk (1997:11) menyatakan bahwa secara teoritis pasar modal (capital market) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (stock) maupun hutang (bonds) baik yang diterbitkan oleh pemerintah (public authorites) maupun oleh perusahaan swasta (private sectors).
Menurut Suad Husnan (1998:3) pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai intrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang biasa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang atau modal sendiri yang diterbitkan oleh pemerintah, public maupun perusahaan swasta.
Sementara itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal pada pasal 1 angka 13, memberikan rumusan pengertian pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
Menurut M. Paulus Situmorang dalam bukunya yang berjudul Pengantar pasar modal (2008) pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
Menurut Suad Husnan (1998 : 30) Bursa efek merupakan perusahaan yang jasa utamanya adalah menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas di pasar sekunder. Di Indonesia terdapat dua bursa, yaitu PT.Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) yang pada tahun 2007 bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).
1.6 Metode Penelitian
1.6.1 Objek Penelitian
Objek penelitian dalam penulisan ini terdiri dari 3 (tiga) perusahaan industri minuman yang terdaftar di BEI yaitu:
Nama Perusahaan : PT. Ades Waters Indonesia, Tbk.
Alamat Perusahaan : Perkantoran Hijau Arkadia Tower C, lantai 15
Jl. TB Simatupang Kavling. 88 jakarta 12520
Telp. : 021-2754 5000
Fax : 021-7884 5549
Nama Perusahaan : PT. Aqua Golden Mississippi, Tbk.
Alamat Peruasahaan : Jl. Pulolentu No. 3 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930, Indonesia
Telp. : 021-4603 070
021-4682 3523
Fax : 021-4609 177
Nama Perusahaan : PT. Ultrajaya Milk Industri & Trading Company, Tbk.
Alamat Perusahaan : Jl. P.H. Hasan Mustafa No. 58, Bandung 40124
Telp. : 022-7273 3665
Fax : 022-7202 088, 7235852
1.6.2 Data/ Variabel yang digunakan
Data yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi laba periode 2007-2008. Selain itu di gunakan juga data penutupan harga saham bulanan periode 2008 yang bergerak di bidang indutri minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Variabel yang di gunakan dalam penulisan ilmiah ini terdiri dari :
1. Profitabilitas ( variabel bebas/ independent )
2 Harga Saham ( variabel terikat/ dependent )
1.6.3 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data berupa data sekunder yang dikutip dengan cara melakukan kunjungan ke website BEI dengan alamat http://www.idx.co.id. yang dikutip dengan cara melakukan kunjungan ke alamat website http://www.yahoofinance.com.
1.6.4 Alat Analisis Yang Digunakan
1. Statistik Deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data dari suatu penelitian. Dalam analisis deskriptif ini, penulis menghasilkan nilai total, rata-rata, nilai terendah, dan nilai tertinggi untuk variabel yang diteliti.
2. Statistik Inferensial, merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara penarikan kesimpulan berdasarkan sampel yang berhasil dikumpulkan. Dalam penelitian ini peniliti menggunakan uji regresi linear sederhana dan korelasi untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara variabel dependent (harga saham) dan variabel independent (Profitabilitas) pada perusahaan minuman di BEI dengan rumus :
Regresi dengan X merupakan variable bebas (independent) dan Y variabel terikat (dependent) dinamakan regresi Y atas X.
Rumus :
1. Pengembalian Aset
Pendapatan Bersih
PA =
Total Aset
2. Pengembalian Ekuitas
Pendapatan Bersih
PE =
Ekuitas
3. Marjin Keuntungan Bersih
Pendapatan Bersih
MKB =
Penjualan
1.6.5 Alat Pengolah Data
Penulis menggunakan bantuan program SPSS 17, karena software ini merupakan software yang paling sering digunakan dalam kegiatan penelitian dan juga mudah dipelajari.
1.7 Sistematika Penelitian
Penelitian ini akan dituangkan dalam 3 (tiga) bab yang satu dengan lainnya saling terkait secara sistematis.
Bab I memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pendahuluan akan menjelaskan persoalan dasar rasio profitabilitas terhadap harga saham.
Bab II memuat tentang landasan teori dari para ahli dan terdiri dari jurnal-jurnal yang di kutip dari jurnal-jurnal yang telah di publikasikan secara umum.
Bab III memuat tentang metodologi penulisan
Bab IV memuat tentang pembahasan
Bab V memuat tentang penutup yng terdiri dari kesimpulan dan saran.
1.8 Daftar Pustaka
Situmorang, Paulus, 2008, Pengantar Pasar Modal, Edisi 1, Mitra Wacana Media, Jakarta.
www.idx.co.id.
Kamis, 03 Juni 2010
Rabu, 02 Juni 2010
Gubernur: Pajak Hiburan Diperkirakan Capai 35 Persen
Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan, pajak berbagai tempat hiburan yang terdapat di ibukota diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga 35 persen.
"Kenaikan pajak tempat hiburan mungkin dapat mencapai 35 persen," kata Fauzi Bowo dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta, Rabu.
Berbagai tempat hiburan yang akan diterapkan kenaikan pajak tersebut antara lain tempat rekreasi dan karaoke.
Pada saat ini, ujar Gubernur, revisi peraturan daerah (perda) terkait dengan usulan kenaikan itu masih dalam tahap pembahasan badan legislasi di DPRD DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI pada Mei mengusulkan kenaikan enam pajak daerah dan perluasan pengenaan tarif pajak untuk empat pajak daerah lainnya, sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Keenam jenis pajak yang diusulkan naik adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB), pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan bantuan sebelumnya dan pajak parkir.
Kenaikan tertinggi diperkirakan akan dialami sektor hiburan dimana pajak hiburan yang semula sebesar 10-20 persen menjadi 10 persen hingga 75 persen.
Usulan kenaikan dan perluasan pajak itu akan dibahas dalam revisi 11 Perda yang saat ini ditangani oleh Badan Legislatif Daerah (Balegda) untuk diselesaikan tahun 2010 ini.
Sementara itu, usulan kenaikan pajak yang cukup tinggi juga dialami pajak parkir dari 20 persen naik menjadi 30 persen, disusul oleh pajak kendaraan bermotor dari semula 5 persen menjadi 10 persen, pajak BBNKB dari 10 persen menjadi 20 persen dan pajak BBKB dari 5 persen menjadi 10 persen dan pajak mineral bukan logam dan batuan dari 20 persen menjadi 25 persen.
Sementara lima pajak daerah yang ditetapkan dalam UU No. 28/2009 tidak mengalami kenaikan tarif pajak yaitu tarif pajak hotel dan pajak restoran tetap 10 persen, tarif pajak reklame tetap 25 persen, tarif pajak air tanah tetap 20 persen dan tarif pajak air permukaan tetap 10 persen.
Kegiatan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta akan berlangsung 2-3 Juni dan merupakan puncak dari kegiatan yang serupa yang sudah dilakukan di tingkat RW hingga kota.
Menurut Sekretaris Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta Priyadi Priyautama di Jakarta, Selasa (1/6), Musrenbang merupakan bagian dari proses partisipatif yang dilakukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) DKI Jakarta tahun 2011.
By : Antara - Rabu, 2 Juni - http://id.news.yahoo.com
"Kenaikan pajak tempat hiburan mungkin dapat mencapai 35 persen," kata Fauzi Bowo dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta, Rabu.
Berbagai tempat hiburan yang akan diterapkan kenaikan pajak tersebut antara lain tempat rekreasi dan karaoke.
Pada saat ini, ujar Gubernur, revisi peraturan daerah (perda) terkait dengan usulan kenaikan itu masih dalam tahap pembahasan badan legislasi di DPRD DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI pada Mei mengusulkan kenaikan enam pajak daerah dan perluasan pengenaan tarif pajak untuk empat pajak daerah lainnya, sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Keenam jenis pajak yang diusulkan naik adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB), pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan bantuan sebelumnya dan pajak parkir.
Kenaikan tertinggi diperkirakan akan dialami sektor hiburan dimana pajak hiburan yang semula sebesar 10-20 persen menjadi 10 persen hingga 75 persen.
Usulan kenaikan dan perluasan pajak itu akan dibahas dalam revisi 11 Perda yang saat ini ditangani oleh Badan Legislatif Daerah (Balegda) untuk diselesaikan tahun 2010 ini.
Sementara itu, usulan kenaikan pajak yang cukup tinggi juga dialami pajak parkir dari 20 persen naik menjadi 30 persen, disusul oleh pajak kendaraan bermotor dari semula 5 persen menjadi 10 persen, pajak BBNKB dari 10 persen menjadi 20 persen dan pajak BBKB dari 5 persen menjadi 10 persen dan pajak mineral bukan logam dan batuan dari 20 persen menjadi 25 persen.
Sementara lima pajak daerah yang ditetapkan dalam UU No. 28/2009 tidak mengalami kenaikan tarif pajak yaitu tarif pajak hotel dan pajak restoran tetap 10 persen, tarif pajak reklame tetap 25 persen, tarif pajak air tanah tetap 20 persen dan tarif pajak air permukaan tetap 10 persen.
Kegiatan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta akan berlangsung 2-3 Juni dan merupakan puncak dari kegiatan yang serupa yang sudah dilakukan di tingkat RW hingga kota.
Menurut Sekretaris Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta Priyadi Priyautama di Jakarta, Selasa (1/6), Musrenbang merupakan bagian dari proses partisipatif yang dilakukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) DKI Jakarta tahun 2011.
By : Antara - Rabu, 2 Juni - http://id.news.yahoo.com
Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan, pajak berbagai tempat hiburan yang terdapat di ibukota diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga 35 persen.
"Kenaikan pajak tempat hiburan mungkin dapat mencapai 35 persen," kata Fauzi Bowo dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta, Rabu.
Berbagai tempat hiburan yang akan diterapkan kenaikan pajak tersebut antara lain tempat rekreasi dan karaoke.
Pada saat ini, ujar Gubernur, revisi peraturan daerah (perda) terkait dengan usulan kenaikan itu masih dalam tahap pembahasan badan legislasi di DPRD DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI pada Mei mengusulkan kenaikan enam pajak daerah dan perluasan pengenaan tarif pajak untuk empat pajak daerah lainnya, sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Keenam jenis pajak yang diusulkan naik adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB), pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan bantuan sebelumnya dan pajak parkir.
Kenaikan tertinggi diperkirakan akan dialami sektor hiburan dimana pajak hiburan yang semula sebesar 10-20 persen menjadi 10 persen hingga 75 persen.
Usulan kenaikan dan perluasan pajak itu akan dibahas dalam revisi 11 Perda yang saat ini ditangani oleh Badan Legislatif Daerah (Balegda) untuk diselesaikan tahun 2010 ini.
Sementara itu, usulan kenaikan pajak yang cukup tinggi juga dialami pajak parkir dari 20 persen naik menjadi 30 persen, disusul oleh pajak kendaraan bermotor dari semula 5 persen menjadi 10 persen, pajak BBNKB dari 10 persen menjadi 20 persen dan pajak BBKB dari 5 persen menjadi 10 persen dan pajak mineral bukan logam dan batuan dari 20 persen menjadi 25 persen.
Sementara lima pajak daerah yang ditetapkan dalam UU No. 28/2009 tidak mengalami kenaikan tarif pajak yaitu tarif pajak hotel dan pajak restoran tetap 10 persen, tarif pajak reklame tetap 25 persen, tarif pajak air tanah tetap 20 persen dan tarif pajak air permukaan tetap 10 persen.
Kegiatan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta akan berlangsung 2-3 Juni dan merupakan puncak dari kegiatan yang serupa yang sudah dilakukan di tingkat RW hingga kota.
Menurut Sekretaris Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta Priyadi Priyautama di Jakarta, Selasa (1/6), Musrenbang merupakan bagian dari proses partisipatif yang dilakukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) DKI Jakarta tahun 2011.
By : http://id.news.yahoo.com
"Kenaikan pajak tempat hiburan mungkin dapat mencapai 35 persen," kata Fauzi Bowo dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta, Rabu.
Berbagai tempat hiburan yang akan diterapkan kenaikan pajak tersebut antara lain tempat rekreasi dan karaoke.
Pada saat ini, ujar Gubernur, revisi peraturan daerah (perda) terkait dengan usulan kenaikan itu masih dalam tahap pembahasan badan legislasi di DPRD DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI pada Mei mengusulkan kenaikan enam pajak daerah dan perluasan pengenaan tarif pajak untuk empat pajak daerah lainnya, sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Keenam jenis pajak yang diusulkan naik adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB), pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan bantuan sebelumnya dan pajak parkir.
Kenaikan tertinggi diperkirakan akan dialami sektor hiburan dimana pajak hiburan yang semula sebesar 10-20 persen menjadi 10 persen hingga 75 persen.
Usulan kenaikan dan perluasan pajak itu akan dibahas dalam revisi 11 Perda yang saat ini ditangani oleh Badan Legislatif Daerah (Balegda) untuk diselesaikan tahun 2010 ini.
Sementara itu, usulan kenaikan pajak yang cukup tinggi juga dialami pajak parkir dari 20 persen naik menjadi 30 persen, disusul oleh pajak kendaraan bermotor dari semula 5 persen menjadi 10 persen, pajak BBNKB dari 10 persen menjadi 20 persen dan pajak BBKB dari 5 persen menjadi 10 persen dan pajak mineral bukan logam dan batuan dari 20 persen menjadi 25 persen.
Sementara lima pajak daerah yang ditetapkan dalam UU No. 28/2009 tidak mengalami kenaikan tarif pajak yaitu tarif pajak hotel dan pajak restoran tetap 10 persen, tarif pajak reklame tetap 25 persen, tarif pajak air tanah tetap 20 persen dan tarif pajak air permukaan tetap 10 persen.
Kegiatan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta akan berlangsung 2-3 Juni dan merupakan puncak dari kegiatan yang serupa yang sudah dilakukan di tingkat RW hingga kota.
Menurut Sekretaris Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta Priyadi Priyautama di Jakarta, Selasa (1/6), Musrenbang merupakan bagian dari proses partisipatif yang dilakukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) DKI Jakarta tahun 2011.
By : http://id.news.yahoo.com
Korupsi APBD, Walikota Zain Divonis 1 Tahun
VIVAnews - Setelah tertunda selama 3 pekan, terdakwa korupsi Anggaran daerah Parepare, Zain Katoe akhirnya divonis satu tahun penjara. Walikota Parepare itu terbukti menyelewengkan dana APBD 2004.
"Terdakwa Zain Katoe dinyatakan melanggar Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP," kata Ketua Majelis Hakim, Lambertus Limbong, saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Parepare, Rabu 2 Juni 2010.
Hakim juga mengharuskan Zain membayar denda Rp 100 juta subsider dua bulan penjara.
Meski vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 2 tahun penjara dan denda Rp 300 juta, namun Zain Katoe menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding.
Pantauan VIVAnews, sidang yang digelar di ruang utama Cakra berlangsung sekitar 2 jam. Usai sidang, sempat terjadi keributan antara wartawan yang meliput dengan puluhan pengawal Zain Katoe. Para pengawal tersebut melarang wartawan mengambil gambar Walikota Parepare tersebut.
Informasi yang dihimpun, Zain Katoe terlibat dalam korupsi APBD 2004. Saat itu, Zain Katoe mendirikan Perusahaan Daerah bernama PT Pares Bandar Madani. Perusahaan tersebut disuntik dengan anggaran APBD senilai Rp 1,5 miliar. Kebijakan tersebut menyalahi aturan karena dalam Perda Kota Parepare, dana untuk Perusda hanya diizinkan menggunakan 51 persen anggaran APBD.
Di PT Pares Bandar Madani, Zain Katoe diketahui menjabat sebagai Komisaris. Dalam putusan yang dibacakan oleh hakim, seluruh penggunaan dana di Perusda itu atas persetujuan dari Zain Katoe. Kasus ini merugikan negara hingga Rp 1,5 miliar.
Laporan: Rahmat Zeena | Makassar
By : By Arry Anggadha- http://id.news.yahoo.com
"Terdakwa Zain Katoe dinyatakan melanggar Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP," kata Ketua Majelis Hakim, Lambertus Limbong, saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Parepare, Rabu 2 Juni 2010.
Hakim juga mengharuskan Zain membayar denda Rp 100 juta subsider dua bulan penjara.
Meski vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 2 tahun penjara dan denda Rp 300 juta, namun Zain Katoe menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding.
Pantauan VIVAnews, sidang yang digelar di ruang utama Cakra berlangsung sekitar 2 jam. Usai sidang, sempat terjadi keributan antara wartawan yang meliput dengan puluhan pengawal Zain Katoe. Para pengawal tersebut melarang wartawan mengambil gambar Walikota Parepare tersebut.
Informasi yang dihimpun, Zain Katoe terlibat dalam korupsi APBD 2004. Saat itu, Zain Katoe mendirikan Perusahaan Daerah bernama PT Pares Bandar Madani. Perusahaan tersebut disuntik dengan anggaran APBD senilai Rp 1,5 miliar. Kebijakan tersebut menyalahi aturan karena dalam Perda Kota Parepare, dana untuk Perusda hanya diizinkan menggunakan 51 persen anggaran APBD.
Di PT Pares Bandar Madani, Zain Katoe diketahui menjabat sebagai Komisaris. Dalam putusan yang dibacakan oleh hakim, seluruh penggunaan dana di Perusda itu atas persetujuan dari Zain Katoe. Kasus ini merugikan negara hingga Rp 1,5 miliar.
Laporan: Rahmat Zeena | Makassar
By : By Arry Anggadha- http://id.news.yahoo.com
Batan: Nuklir Dimanfaatkan Untuk Pembangkit Listrik
Denpasar (ANTARA) - Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Hudi Hastowo mengatakan, ke depannya nuklir lebih dimanfaatkan untuk dijadikan pembangkit listrik.
"Penggunaan nuklir di dunia yang begitu tinggi, nampaknya akan segera diakhiri dan dialihkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)," katanya di Kuta, Bali, Rabu.
Di sela-sela "Meeting of The Asia Pacific Safeguards Network (APSN)" itu, ia mengatakan, saat ini APSN memfokuskan pembahasan pada tiga aspek, yaitu, pertama, cara pembatasan terhadap penggunaan nuklir di dunia.
Kedua, pembatasan bagi negara-negara yang sudah memiliki senjata nuklir untuk memproduksi kembali. Ketiga, berdasarkan kesepakatan negara-negara di dunia, adalah pelucutan senjata dengan bahan nuklir.
"Itu dilakukan, karena penggunaan nuklir sudah sampai taraf yang memprihatinkan," katanya yang didampingi Kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) As Natio Lasman.
Di dunia, kata dia, penggunaan nuklir mencapai 23 ribu hulu ledak. Dari jumlah tersebut 22 ribu di antaranya, dibagi rata oleh Amerika Serikat dan Rusia. Sisanya, terbagi ke beberapa negara lainnya, baik di Eropa, Amerika maupun Asia.
Atas dasar itu, menurut dia, maka kesepakatan melucuti senjata nuklir yang sudah disepakati akan berjalan seiring dengan pemusnahan bahan tersebut, seperti plutonium dan uranium.
"Hanya saja, tak mudah untuk memusnahkan bahan nuklir tersebut. Satu-satunya jalan dengan cara mengalihkan bahan nuklir itu menjadi bahan yang dipergunakan untuk pembangkit energi," ucapnya.
Menurut dia, Indonesia sendiri tak anti terhadap bahan nuklir. Hanya perlu diawasi saja penggunaannya dari segi keselamatan dan kesehatan.
Hudi mengatakan, DPR RI sudah sejak lama mempertanyakan kapan PLTN akan dibangun di Indonesia. Mengingat, pasokan listrik di Indonesia sudah mulai berkurang dari tenaga yang sudah ada.
"Waktu saya mendampingi Pak Menteri Riset dan Teknologi menghadap Komisi VII DPR RI, kami justru ditanya kapan PLTN akan dibangun," katanya.
By : http://id.news.yahoo.com
Langganan:
Postingan (Atom)