BP Migas Jamin Suplai Gas Domestik

JAKARTA – “Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) saat ini tengah mengkaji konsep ‘Manajemen Suplai Gas Indonesia”. Kepala BP Migas, R Priyono, menyatakan konsep ini dikemukakan agar tidak ada halangan untuk memasok kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) pada lapangan-lapangan yang jauh dari pasar domestik.

“Selain itu, keekonomian lapangan marginal bisa diperbaiki dengan adanya ekspor,” kata prayono, dalam Dialog Gas Nasional 2010 bertema “Sinergi untuk Memenuhi Energi Bangsa” di Jakarta, Selasa (13/4).

Untuk mengimplementasikan konsep ini, Priyono mengharapkan para kontraktor KKS (kontrak kerja sama) bisa bekerja sama dengan BP Migas. Namun, menurut dia, penyediaan gas nasional tidak hanya terkait suplai, tetapi juga perlu adanya ketersediaan infrastruktur gas dan manajemen pemakaian gas. Menututnya, pembangunan terminal gas alam cair (LNG) perlu dipercepat sehingga gas dari lapangan besar dapat digunakan pasar domestik. “Juga, perlu penerapkan tarif gas yang wajar, tetapi tetap memberikan keuntungan cukup ekonomis bagi investor agar bisa berinvestasi,“ jelasnya.

Ia menambahkan, penyediaan gas nasional memerlukan paradigma menjadi permintaan mengikuti suplai, seperti membangun pabrik dan pembangkit di dekat sumber gas. “Dari sisi pertumbuhan juga perlu diatur agar tidak menjadi kelangkaan akibat permintaan yang tiba-tiba melonjak,” ujarnya. Upaya berikut, lanjutnya, penataan kebijakan harga energi, termasuk gas, sehingga mendorong proses diversifikasi demi ketahanan energi nasional jangka panjang.

Priyono menuturkan, krtisis gas yang sekarang ini bukan merupakan kesalahan masa lalu. Pasalnya, dulu gas bumi tidak terlalu menarik bagi industri dan konsumen dalam negeri sehingga dilakukan ekspor.

Di sisi lain, dia juga meminta, untuk mengantisipasi terus melonjaknya kebutuhan gas bumi nasional, konsumsi gas domistik harus diatur dengan baik. “kalau permintaan tidak diaturdenagn baik, kita akan selalu menghadapi krisis pasokan sepertiyang terjadi pada saat ini,” tuturnya.

Sementara itu, Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Hendi P Santoso, menyatakan untuk pengembangan infrastruktur gas di perlukan beberapa syarat. Di antaranya, ketersediaan pasokan dan pasar. “Dua ini syarat mutlak karena merupakan awal dari pembangunan infrastruktur,” kata Hendi.

Menurut Hendi, dengan adanya kepastian pasok, bisnis di hilir bisa lebih berkembang. “makin cepat kepastian pasok, pendanaan akan lebih mudah,” kata Hendi.

Sumber: Republika Ekonomi & Bisnis (14/04/2010)

Ulasan:

Dari wacana tersebut dapat di ambil poin-poin sebagai berikut:

1. Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) saat ini tengah mengkaji konsep ‘Manajemen Suplai Gas Indonesia.
2. Keekonomian lapangan marginal bisa diperbaiki dengan adanya ekspor.
3. Penyediaan gas nasional tidak hanya terkait suplai, tetapi juga perlu adanya ketersediaan infrastruktur gas dan manajemen pemakaian gas.
4. Perlu penerapkan tarif gas yang wajar, tetapi tetap memberikan keuntungan cukup ekonomis bagi investor agar bisa berinvestasi.
5. Penyediaan gas nasional memerlukan paradigma menjadi permintaan mengikuti suplai, seperti membangun pabrik dan pembangkit di dekat sumber gas.
6. Dari sisi pertumbuhan juga perlu diatur agar tidak menjadi kelangkaan akibat permintaan yang tiba-tiba melonjak.
7. Penataan kebijakan harga energi, termasuk gas, sehingga mendorong proses diversifikasi demi ketahanan energi nasional jangka panjang.
8. Syarat pengembangan infrastruktur gas di antaranya, ketersediaan pasokan dan pasar.